Bagaimana Kapitalisme Bertahan?

Anti kapitalisme Poster, Photo: Istimewa

Apa Yang Diperjuangkan Sosialisme (1)
Sistem Tanpa Masa Depan (2)  
Sistem Yang Tidak Manusiawi (3)  
Sistem Yang Tidak Masuk Akal (4)
Apa Kegunaan Perang? (5)


Siapa yang Berkuasa?

Dalam masyarakat kapitalisme terdapat sekelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan yang nyata. Bukan rahasia siapa yang mempunyai kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya, kekuasaan berada di tangan orang-orang yang menentukan keputusan perekonomian – apa yang diproduksi dan apa yang didistribusi. Mereka memilih pegawai pemerintahan, memilih ahli perencanaan dan menentukan kondisi umum agar tetap di dalam kekuasaannya. Orang-orang tersebut adalah klas berkuasa (para pemilik modal).

Dalam sebagian besar sejarah manusia, masyarakat terbagi dalam dua klas. Di zaman Roma kuno terdapat para bangsawan (patrician), orang kampung (plebeian), pemilik budak dan budak. Pada Abad Pertengahan ada para raja, vassal[1], kepala tukang, pengembara, pekerja magang dan petani. Perkembangan kapitalisme tidak menghilangkan pembagian klas tersebut. Sebaliknya, dan sesuai dengan bagaimana kapitalisme memperlakukan manusia, kapitalisme hanya membuat pembagian tersebut lebih efisien.

Kapitalisme semakin membagi masyarakat dalam dua klas: para pemilik modal (klas yang berkuasa sekarang) dan klas buruh, klas yang menindas dan klas yang tertindas. Mayoritas besar rakyat secara langsung atau tidak mendapat mata pencariannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal yang mempunyai perusahaan dan tanah. Kalau anda bekerja untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum diprivatisasi, para pemilik modal masih mendapat keuntungan secara tidak langsung dari kerja anda – melalui subsidi yang diberi oleh pemerintahan kepada pengusaha atau dari keuntungan BUMN dan pajak kepada anda. Penguasa tunduk pada hukum kapitalisme: “semua untuk para pemilik modal dan nol bagi rakyat”. Mereka menjalankan masyarakat sesuai dengan aturan tersebut juga.

Ketika mayoritas besar rakyat mendapatkan penghidupannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal. Demikian juga karena kondisi bahwa para pemilik modal yang menguasai alat produksi. Maka walaupun jumlah penguasa sedikit dan yang dikuasai banyak, para penguasa memiliki posisi yang penting yang memungkinkan kekuasaannya bertahan.
Apakah Ada Klas Berkuasa?

Australia sering disebut “negeri beruntung” (the lucky country). Sementara Indonesia mendapatkan julukan sebagai negeri “gemah ripah loh jinawi” (tentram makmur dan sangat subur tanahnya). Namun ada orang yang lebih beruntung dan makmur daripada orang lain. Dua ribu orang yang paling kaya di Australia mempunyai lebih banyak harta dari pada 2,5 juta orang yang paling miskin. Di Indonesia kekayaan 40 orang pemilik modal paling kaya sama dengan total jumlah kekayaan 60 juta rakyat Indonesia yang paling miskin.

Tentunya selalu ada yang merasa lebih kaya daripada orang lain dan mereka cendurung berpikir bahwa mereka telah masuk dalam kelompok elit. Akan tetapi persamaannya dengan para pemilik modal hanyalah karena mereka makan di restoran yang sama atau mempunyai pandangan politik yang sama. Di Australia, beberapa ribuan orang saja mempunyai mayoritas saham dan aset perusahaan. Kekayaan ini memberi mereka kekuasaan yang sangat besar. Maka beberapa ribu orang saja menguasai 17 juta rakyat.

Besarnya kekuasaan para pemilik modal di Indonesia bisa juga dilihat dari kepemilikan simpanan pihak ketiga di bank atau bisa disebut sebagai simpanan masyarakat dalam berbagai bentuk. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (Juli, 2011), jumlah dana pihak ketiga perbankan mencapai Rp 2.400 triliun yang disimpan dalam hampir 100 juta rekening nasabah, namun 40% dari jumlah itu (Rp 1.000 triliun) hanya dikuasai oleh 0,04% nasabah atau 40 ribu rekening. Lebih jauh lagi, hanya 1,3% rekening menguasai 75% dana pihak ketiga (Rp 2.000 triliun).[2]

Keputusan mengenai “kepentingan nasional” tidak diambil oleh rakyat. Kapan rakyat Australia memutuskan untuk memotong pajak perusahaan, untuk menaikkan biaya pendidikan, untuk menutup ratusan sekolah atau mengirim pasukan ke Perang Teluk? Kapan rakyat Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM, mencabut subsidi, menaikkan harga barang, melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourcing? Bahkan berbagai peraturan hukum yang ada seperti UU Migas No. 22 Tahun 2011, UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, UU Energi No. 30 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kemudian, UU No. 9/2003 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, lalu UU Perkebunan, UU Ketenagalistrikan, dan sebagainya jelas didanai oleh lembaga-lembaga keuangan internasional demi kepentingan para pemilik modal.

Anda dapat memilih Partai Liberal[3] atau Partai Buruh[4] di Australia; atau memilih Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI dan PDI Perjuangan di Indonesia untuk menjadi pemerintah, akan tetapi para pemilik modal seperti Packer dan Murdoch – di Australia – atau Chairul Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie (ARB), Hary Tanoesoedibjo (HT), Surya Paloh, Sofyan Wanadi, dsb – di Indonesia – tidak dapat disingkirkan oleh rakyat.

Yang kaya dan kuat tidak mempunyai pemikiran bahwa semua orang sederajat. Mereka bersaing sekeras-kerasnya untuk membesarkan keuntungannya dengan merugikan kita. Pada tahun 1980an, di Australia potongan upah dan kesejahteraan memindahkan 17,5 USD dari upah buruh kepada keuntungan perusahaan. Sementara di Indonesia pemerintah bersama para pemilik modal dan elit birokrasi serikat buruh mendorong pembatasan kenaikan upah tahun 2014 sebesar 20 persen atau bahkan dibawahnya. Tentunya tidak semua orang kaya tetap kaya, ada yang kalah bersaing. Kemudian para pemilik modal yang lain mengambil sisa harta bendanya sehingga menjadi lebih kaya dan lebih kuat lagi. Maka pemilik modal menjadi semakin kaya sedangkan semakin banyak buruh yang menerima upah rendah merosot ke bawah garis kemiskinan dan bergabung dengan 117 juta rakyat Indonesia yang miskin – yakni pengangguran, orangtua tunggal, penduduk desa, tuna wisma, masyarakat adat, difabel dan orang yang berumur.


___________________________

[1] Vassal adalah seseorang yang masuk ke dalam kewajiban mutual dengan tuan tanah atau monarki dalam konteks sistem feodal pada abad pertengahan di Eropa. Kewajiban tersebut sering termasuk dukungan militer dan perlindungan mutual dengan imbalan hak istimewa tertentu, biasanya termasuk pemberian tanah.
[2] http://www.theprakarsa.org/uploaded/lain-lain/Prakarsa-Policy-Review.pdf
[3] Partai Liberal didirikan pada tahun 1945 untuk menggantikan United Australia Party. Ideologi partai ini adalah Liberalisme dan termanifestasikan dalam program-program Neoliberalisme para pemilik modal.
[4] Partai Buruh Australia adalah hasil dari kebangkitan gerakan buruh di Australia yang dimulai sekitar awal 1891. Dalam Konstitusi Partai Buruh Australia pada tahun 1921 terdapat program yang memiliki karakteristik sosialis. Program tersebut adalah: “Partai Buruh Australia adalah partai sosial demokratik dan memiliki tujuan sosialisasi demokratik atas industri, produksi, distribusi dan perdagangan, hingga pada tingkatan yang dibutuhkan untuk menghapuskan eksploitasi dan karakteristik anti sosial lainnya dalam bidang tersebut”. Namun demikian juga terdapat kata-kata yang menjelaskan bahwa Partai Buruh Australia mendukung kepemilikan pribadi para pemilik modal. Dalam perkembangannya ketika kesadaran sosialis tidak cukup besar di kalangan kaum buruh maka sekarang Partai Buruh Australia sulit untuk dibedakan dengan dan menjadi pendukung kepentingan Neoliberalisme para pemilik modal. 


Selanjutnya baca:
Bagaimana Kelas Berkuasa Menguasai? (7)

8/26/2015