Rakyat Pati Tuntut Gubernur Jateng Kembalikan Kawasan Karst

Rakyat Pati Menolak Pabrik Semen, Photo: omahekendeng

PPRI - Perwakilan rakyat di kecamatan Kayen dan Tambakromo Pati Datangi Gubernur Jawa Tengah (27/08/2015) mengadukan keterancaman lahan pertanian rakyat oleh rencana pendirian pabrik dan penambangan semen PT. Sahabat Mulia Sakti (anak perusahaan dari Indocemen).

Selain pengaduan tersebut, warga yang mayoritas petani dan petani hutan juga meminta kepada gubernur Jawa Tengah untuk mengembalikan luasan kawasan karst di Tambakromo dan kayen yang diduga sengaja dihilangkan untuk kepentingan industri pertambangan oleh PT. SMS.

PT. SMS sendiri rencananya akan mendirikan pabrik di 4 Desa di Kecamatan Tambakromo (Desa Mojomulyo, Desa Tambakromo, Desa Larangan, Desa Karangawen) dengan jumlah luasan 180 Hektar yang terdiri dari kawasan hutan, milik desa, dan milik masyarakat. Sementara itu untuk penambangannya akan dilakukan di 2 kecamatan yaitu kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo dengan luas wilayah penambangan Batu gamping 2000 Ha (Kecamatan Tambakromo dan Kecamatan Kayen), dan Batu Lempung 663 Hektar (Kecamatan Tambakromo).

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) bersama Acintyacunyata Speleological Club (ASC) ditemukan 30 goa, 110 Mata Air, dan 9 Ponor. Sementara itu dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT SMS hanya menyebutkan 19 Goa, 29 Mata Air, dan 3 Ponor. Banyaknya jumlah sebaran mata air, goa, dan ponor menunjukkan bahwa kawasan rencana pertambangan adalah kawasan karst yang seharusnya dilindungi.

Selain sebagai kawasan karst, lokasi pertambangan PT SMS berada diatas lahan produktif yang selama ini menjadi tempat masyarakat mengantungkan penghidupan. Sepertihalnya yang disampaikan oleh bambang sutikno salah seorang warga yang tergabung dalam kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), “Selama ini kami telah mengelola lahan perhutani sampai terbit MoU melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), jika keberadaan tambang terealisasi maka bagaimna nasib kami?”

Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Sujarmi saat diminta keterangan pada persidangan PTUN Semarang 11 Agustus 2015 lalu Dia menuturkan bahwa lahan pertanian miliknya didapat secara turun-temurun dan selama ini mampu menyejahterakan keluarganya. dalam persidangan tersebut. Beberapa tahun yang lalu dia mendapat undangan ke balai desa yang diketahui kemudian dari PT SMS untuk membeli lahan Pada saat itu Sujarmi bersama warga lainnya menolak dengan keras, namun beberapa hari kemudian Sujarmi mendapati lahannya sudah diberi patok-patok dan pohon Jati miliknya dicat warna merah.

Sebagai bentuk perlawanan, warga juga telah melakukan gugatan terhadap ijin lingkungan PT SMS yang diterbitkan Bupati ati di PTUN Semarang yang saat ini sudah sampai pada pemeriksaan saksi.

Gunritno salah seorang tokoh JMPPK menuturkan “Saya sangat berharap majelis hakim mau datang ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Silahkan dibuktikan bagaimana kondisi produktivitas pertanian warga serta keberadaan mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga.

Sidang di PTUN Semarang rencananya akan digelar kembali pada tanggal 1 September 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

8/28/2015