PPRI: Lawan Gubernur Dan Parpol Penggusur, Bangun Kekuatan Politik Tandingan Dari Bawah

Perlawanan Rakyat Kampung Pulo Terhadap Penggusuran, Photo: Vivanews, Anhar Rizki Affandi

PPRI - Pengusuran terhadap pemukiman warga miskin di Kampung Pulo Jatinegara Jakarta Timur (20/082015) lagi-lagi memberikan bukti kepada kita bahwa Ibu Kota Jakarta dibawah kepemimpinan gubernur Ahok dan parpol pemenang pemilu, sungguh-sungguh tidak memberikan ruang hidup bagi rakyat miskin.

Gubernur Ahok tidak sedikitpun memiliki sebutir komitmen memperbaiki kehidupan rakyat miskin di Jakarta. Sebaliknya, Gubernur Ahok lebih gemar membela kehidupan para pemilik modal alias kaum borjuis. Pemukiman warga miskin di Kampung Pulo dianggap sebagai salah satu penyebab banjir di Jakarta, sehingga layak untuk digusur, tanpa perlu mengganti rugi bagunan rumah warga yang telah dihancurkan.

Jika Gubernur Ahok sungguh-sungguh ingin mengurangi banjir di Jakarta, kenapa perumahan dan bangunan mewah di Pantai Indah Kapuk, Pluit, Kelapa Gading dan masih banyak lainya tidak juga digusur? Sudah umum diketahui bahwa di area tersebut berdasarkan kajian ekologis dan ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan lahan serapan air. Oleh karena kuatnya pengaruh kaum pemilik modal, akhirnya area tersebut dianggap sah dan layak sebagai hunian mewah yang legal secara hukum.

Penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo Jatinegara dan sembilan kampung lainya di Jakarta selama tahun 2015, bukan semata-mata persoalan apakah warga sudah mendapat tempat hunian baru atau belum. Penggusuran yang dilakukan oleh Gubernur Ahok, serta dibiarkan begitu saja oleh Presiden Jokowi dan Parpol-parpol pemenang pemilu merupakan kejahatan terencana dalam rangka menjadikan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi. Pusat pertumbuhan modal kaum borjuis di ibu kota.

Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur Ahok tidak memberikan tempat dan ruang bagi tumbuh kembangnya rakyat miskin. Kebijakan Pemda DKI Jakarta dalam hal memberikan rumah susun hanyalah pencitraan belaka. Perlu diketahui bahwa sebagian besar rumah susun yang disediakan oleh Pemda, jauh dari tempat kerja dan mencari nafkah. Akses menuju rumah susun juga sangat tidak layak (harus menambah biaya transport karena harus ditempuh dengan memakai ojek motor). Dan yang lebih parah, jika selama enam bulan berturut-turut penghuni tidak membayar uang sewa, maka pengelola rusun akan melakukan penggusiran paksa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas PPRI menyatakan :

1. Mengecam penggusuran terhadap pemukiman warga miskin di Jakarta. Ahok adalah Gubernur pembunuh rakyat miskin. Sudah saatnya rakyat Jakarta harus mencabut mandat terhadap Gubernur pembunuh.

2. Mengecam Presiden Jokowi yang diam, abai dan membiarkan penggusuran terhadap pemukiman rakyat miskin. Janji yang pernah digemborkan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, merupakan kebohongan belaka.

3. Menyerukan rakyat untuk meninggalkan parpol pemenang pemilu. Berkali-kali penggusuran terjadi tidak ada satu pun yang mati-matian mau membela rakyat miskin korban penggusuran. Tidak ada satupun parpol pemenang pemilu yang berani melawan dan mencegah penggusuran yang dilakukan oleh gubernur Ahok.

4. Keterlibatan Aparat TNI dan Polri menggusur pemukiman rakyat miskin kembali memberikan bukti bahwa TNI dan Polri adalah alat kepentingan pemilik modal. Kejadian ini membuktikan bahwa TNI dan POLRI tidak pernah bisa memberikan teladan sebagai alat pertahanan negara dan pelindung rakyat.

Selanjutnya kami berseru kepada seluruh rakyat Indonesia agar segera:

1. Membangun persatuan kekuatan rakyat dari bawah. Persatuan kekuatan rakyat dari bawah merupakan alat politik tandingan bagi elite parpol, penguasa politik dan pemimpin militer.

2. Seluruh rakyat yang akan menjadi korban penggusuran harus segera bersatu membangun kekuatan, membangun organisasi perlawanan dan menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan yang aktif membela kepentingan rakyat tertindas.

3. Menyerukan seluruh organisasi pergerakan rakyat seperti; Serikat Buruh, Serikat Tani, Ormas Mahasiswa, Ormas KMK, Ormas Perempuan, Ormas Nelayan dan Ormas Prograsif lainya untuk memberikan solideritas perjuangan terhadap warga Kampung Pulo Jatinegara dan rakyat korban penggusuran lainnya.

Jakarta, 21 Agustus 2015
Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI)

Kontak Person:
Dika Mohammad - SPRI (0813 8211 1912), Ata Bu - GSPB (0857 7021 3715), Nisma Abdullah - SBMI(0813 3749 3340), Abdi Negara - SEBUMI, Sarinah - Solideritas Indonesia (0878 6110 0297), Ajie (Seniman Jalanan Jakarta), Surya Anta - PPR (0815 7430 4391), Saiful - SBBM Nanbu (0819 0676 8211), Ryan Aryanti/ Umi Sudarto -AMP Hong Kong (+852 9684 6609 - +852 9549 1924)

8/21/2015